JUMAT 28 OKTOBER 2011

Ribuan liter miras paket sabu di musnahkan oleh kejaksaan dan pembebasan tanah jalan tol a lot warga mokong .

 SB

 Ngawi, siang tadi barang bukti hasil kejahatan yang saat sekarang di tangani oleh kejaksaan dan mayoritas kasus tersebut telah selesai di musnahkan di depan muspida. Bertempat di tempat pembuangan akhir di desa Pitu kecamatan Pitu Ngawi sedikitnya 2500 liter minuman keras dengan jenis arak jowo atau arjo, 1 paket ganja, 1 paket sabu, ratusan pil ekstasi, alat kecantikan tidak memiliki ijin edar serta hp berbagai merk yang di pergunakan pengecer togel untuk memudahkan mengakses pembelinya ini di musnahkan oleh kejaksaan negeri Ngawi dengan di saksikan oleh perwakilan muspida. Seperti diungkapkan oleh Kajari Ngawi Kasmin SH kepada media menjelaskan barang bukti yang saat sekarang telah di musnahkan dengan cara di bakar ini di harapkan menjadi bukti keseriusan petugas dalam menuntaskan kasus-kasus penyakit masyarakat dan psikotroika.

 Ditegaskan oleh Kajari beberapa barang bukti yang dimusnahkan ini sudah usai dalam pengusutannya hingga proses pemberian vonis oleh majelis hakim kepada pesakitan yang duduk di meja pesakitan pengadilan negeri sesuai dengan pasal pelanggaran yang dilakukan, kegiatan ini juga sebagai bentuk ketegasan petugas dan sekaligus membantah rumor bila barang bukti yang telah di pegang oleh petugas di pergunakan secara sewenang-wenang oleh petugas sendiri”barang bukti yang telah di musnahkan ini sebagai hasil pengungkapan petugas penyidik yang kasusnya telah usai dan tersangka sudah di nyatakan selesai dalam proses persidangannya” imbuh Kajari.

 SB

 Ngawi, pembebasan tanah guna pembangunan tol di wilayah Jenggrik Kedunggalar Ngawi menuai protes dari warga. Belasan warga Desa Jenggrik Kedunggalar Ngawi, beberapa waktu lalu luruk kantor legeslatif Ngawi guna mengeluh kepada wakil rakyat perihal pembebasan tanah yang dinilai mereka tidak adil. Seperti diungkapkan Siswanto selaku anggota komisi 1 DPRD Ngawi kepada media menjelaskan pihaknya dalam hal ini akan menjadi  penengah antara warga dan pemerintah pusat yang sampai saat sekarang belum ada titik terangnya. Pembangunan jalan tol  guna mengurai kemacetan di saat arus mudik dan juga guna mengembangkan infrastruktur ini membutuhkan pembebasan tanah sekitar 200 kepala keluarga pemerintah memberikan harga kepada warga 5.600 permeterpersegi nampaknya tidak mendapatkan respon baik oleh warga pasalnya mereka menginginkan adanya penyesuaian harga berimbang dengan melihat klasifikasi tanah perkarangan,  tanah tegal dan tanah pemukiman bukannya di samaratakan. 

Sis demikian panggilan akrab dari  anggota partai keadilan sejahtera Ngawi menegaskan guna memperjelas duduk permasalahan dan juga membantu progam pemerintah pusat tersebut,  minggu depan pihaknya bakal menggelar hearing dengan lembaga terkait dalam hal ini Tim pendataan dan pembesan tanah pusat dengan pemerintah daerah dan warga “ kita akan merapatkan lagi dengan TP2T pusat dengan warga agar mengetahui permasalahan yang ada di harapkan minggu depan dapat lancer dalam kesepakatan pembebasan tanah” tambahnya.