SABTU 14 APRIL 2012

DAMPAK 73 % APBD GUNA GAJI PEGAWAI BUPATI TAWARKAN PENSIUN DINI DAN REKRUTMEN BAKAL MENJADI PERTIMBANGAN  SATPOL PP DI KERAHKAN  TINDAK PNS NAKAL.

SB

Lia hari ini  kami  awali dari pemkab Ngawi dengan rencana Bupati Ngawi antisipasi rencana kemendagri dalam memerger dan di sorot sebagai kabupaten boros bakal mengurangi  pegawai negeri sipilnya.  Siang tadi saat dikonfirmasi dilapangan merdeka kota Ngawi Bupati yang hendak berangkat  bersama gang trail susur desa mengungkapkan diakuinya banyaknya tenaga pegawai negeri sipil yang menyedot anggaran APBD Ngawi setiap tahunnya ini karena warisan dari pinpinan sebelumnya yakni penuntasan dari Honda yang harus diangkat,  hal itu  sudah menjadi kebijakan yang harus ia tanggung sepertihalnya honorer daerah Kategori 1 dan 2. mendasar hal itu pihaknya wajib bekerja ekstra keras untuk pengeluaran dana dalam setiap bulannya yang tersedot untuk PNS lama maupun baru” bisa dibayangkan dengan adanya kebijakan penuntasan Honda yang hingga saat sekarang saja belum selesai terangkat, Ngawi mendapat masalah bagi mereka yang masuk K1 tercecer karena tidak memenuhi seleksi administratif hal sudah cukup menambah beban APBD” kendati demikian yang terjadi sebagai imbas warisan pemerintahan  yang ia akui cukup lunak dulu tetap pihaknya tanggung dan saat ini bukannya stagnan namun berupaya mencari pemecahan masalah tersebut dari pernyataan miring Fitra dan kemendagri akan menjadi cambuk tersendiri olehnya untuk semangat membangun Ngawi agar tidak terancam bangkrut dalam lima tahun ke depan.   Tegas Kanang demikian panggilan akrab Bupati Ngawi, selain berupaya penghematan, devident bank  dan bantuan dari pusat dan pemprof pihaknya mengakui masih bisa melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dari dana Sharing.

SB

Tambah Mbah Kung demikian panggilan merakyatnya rencana penghematan yang bakal  segera dilaksanakan adalah tawaran bagi PNS untuk pensiun dini serta rekrutmen CPNSD untuk tahun ini bakal di cancel terlebih dahulu untuk lowongan  umum pasalnya pihaknya hendak menuntaskan K1 yang saat ini belum terangkat” tidak semua 59 orang yang telah lolos uji seleksi oleh BKN ini  dapat diangkat semua namun masih difilter melihat kebutuhan kebutuhan PNS untuk kabupaten Ngawi yang masih kekuarangan pendidik dan kesehatan”  untuk selain 2 formasi itu Ngawi sudah lower capasity.  Saat sekarang dengan adanya rencana Kemendagri tersebut pihaknya sedikit tegas dengan PNS yakni  bagi  mereka yang tidak datang tepat waktu dan ngelencer di saat jam kerja akan di tindak tegas atau di berikan track record dalam peningkatan jenjang kepegawaiannya dan tugas ini di serahkan kepada satuan polisi pamong praja pemkab Ngawi untuk menjalankan amanah Bupati.

SB

Sementara Mujahidin lutfhi selaku kepala Satpol PP pemkab Ngawi kepada media  mengaku sudah pernah mendapatkan amanah tersebut dari bupati Ngawi  dan mendasar mendapat perintah kembali akan siap di tindak lanjuti” kami siap  mengemban  perintah Bupati dan tindakan tegas akan di awali di lingkungan pemkab Ngawi yang kemudian ke semua satuan kerja dibawah Bupati”.