KAMIS 19 APRIL 2012

SUPENO AKUI ANALISA PERHITUNGAN FITRA ADANYA KESALAHAN, PENGAWAS PROYEK MENJADI SUMBER KESALAHAN PEMBANGUNAN PROYEK PEMBANGUNAN BANSOS DIKNAS

SB

Lia hari ini  kami  awali dari kantor legeslatif kabupaten Ngawi, di catut sebagai  kabupaten korup  menggunakan APBD lebih dari 70 % untuk gaji  pegawai nampaknya menjadi perhatian khusus oleh ketua komisi  3 DPRD, Supeno menilai  analisa perhitungan oleh Fitra hal itu  masih penilaian secara umum dan tidak melalui perhitungan-perhitungan dari pengeluaran dan pendapatan Kabupaten Ngawi.  siang tadi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Peno demikian panggilan akrab dari ketua komisi 3 DPRD Ngawi ini menjelaskan di catutnya kabupaten Ngawi dengan pengeluaran 73% ini  dari tahun perhitungan kapan pihaknya juga tidak mengetahui, pasalnya dalam kacamtanya sebagai  komisi  di bidang anggaran tidak menemukan hal itu terjadi di kabupaten Ngawi” analisa perhitungan Fitra tersebut sampai saat ini  pihaknya belum paham darimana mendapat angka tersebut” ungkapnya.  Dalam APBD yang di bagi  dengan belanja langsung maupun tidak langsung kabupaten Ngawi ini, tidak serta merta mengeluarkan anggaran tersebut  untuk gaji pegawai saja namun masih menerima bantuan dari APBN pula bahkan dalam perhitungannya sendiri untuk kabupaten Ngawi tidak mencapai angka tersebut. Menurutnya perhitungan Fitra dengan pengeluaran gaji pegawai pernah terjadi di tahun 2010 lalu namun di mulai tahun 2011 hingga sekarang situasi keuangan Ngawi kendati masih mengencangkan ikat pinggang namun tidak sampai angka prosentase itu” saya tidak lepas dari urusan anggaran dan anggaran APBD pemkab Ngawi untuk angka 73% bisa jadi Ngawi sekarang kolap namun kenyataannya masih adem-ayem saja”.    

SB
supeno yang juga ketua DPD Partai Amanat Nasional Ngawi ini menegaskan pihaknya tidak akan memperpanjang situasi ini hingga memberikan hak jawab atas pemberitaan yang mencuat namun hanya membuktikan saja bahwa tudingan fitra serta rencana merger untuk kabupaten Ngawi tidak akan terjadi dan karena kasus ini  pula Ngawi tidak akan melakukan pengangkatan CPNSD baru untuk mengisi kekurangan yang ada “ dampak perhitungan anggaran fitra Ngawi untuk sementara tidak melakukan rekrutmen CPNSD ditakutkan akan menjadi polemik” tegasnya

SB
masih dari DPRD Ngawi dapat kami  informasikan, dewan mengevaluasi pembangunan proyek fisik masuk dalam leading sektor dinas pendidikan karena malasnya pengawas proyek selama ini  tidak melakukan kinerjanya secara profesional. Pernyataan ini diungkapkan oleh Anton Budi Himawan wakil ketua komisi 4 DPRD Ngawi beberapa waktu lalu, di jelaskannya proyek fisik pembangunan dan perbaikan untuk 85 lembaga dengan kucuran bantuan capai  17 M ini di tengarai maraknya kesalahan ataupun tidak sesuai besaran teknis pada rencana awal bangun, mendasar hal itu  banyak  pula kepala sekolah di tingkat sekolah dasar sebagai  penerima menjadi penanggung jawab kalang kabut tidak bisa menjawab pertanyaan dari  anggota dewan saat melakukan sidak mendadak di penerima bansos” pada dasarnya kami menyalahkan pengawas proyek yang selama ini  tidak melakukan kerja secara profesional,  tugasnya mengawasi kok datangnya selalu telat tidak disaat para pekerja melakukan pembangunan” tegasnya.  Mendasar hal tersebut  dalam waktu dekat ini  para pengawas proyek yang mengemban tugas mengawasi proyek bansos bakal pihaknya panggil “ saat ini anggota belum lengkap untuk melaksanakan hearing namun tidak lama mereka bakal(pengawas) akan di minta klarifikasi permasalahan kinerja mereka. 

SB

Lepas dari permasalahan pengawas yang tidak becus, realisasi penerimaan bansos dilapangan juga diwarnai tahapan pembangunan RKB (ruang kelas baru) di sejumlah lembaga yang tidak tepat sasaran, disinyalir karena adanya kedekatan person dengan oknum dinas pendidikan bansos mengucur di tempat lembaga yang salah.  Di temukan di beberapa titik penerima bansos dimana sekolah yang seharusnya menerima bantuan capai 300 juta lebih hanya di berikan setengahnya saja sedangkan sekolah dengan tingkat kerusakan parah di berikan bantuan penuh yakni  lebih dari 300 juta,  Anton demikian panggilan akrabnya menegaskan untuk saat ini  kami konsen dengan mutu bangunan terlebih dahulu sedangkan untuk tidak sasaran tersebut  biar sodara ketua komisi saja yang komentar” pengawas proyek menjadi sasaran saya untuk waktu dekat ini sedangkan untuk adminitrasi saudara Budi (ketua komisi 4 DPRD ) yang akan menjawab karena saat sekarang beliau masih rapat banleg” tambahnya.