SENIN 11 JULI 2011

SERAGAM PARA ANAK DIDIK NGAWI MULAI DI KRITISI  DEWAN DAN OPERASI PATUH JARING PULUHAN PNS KELUAR JAM DINAS .

SB

Lia hari ini  kami awali dari  komersial di lingkup pendidikan nampaknya bukan isapan jempol belaka kendati sudah di berikan instruksi adanya larangan adanya pungli namun masih adanya lembaga sekolah melakukan penarikan dengan dalih pembelian seragam.  Saat sekarang nampaknya angggota legeslatif Ngawi mengawasi  para lembaga-lembaga sekolah yang mewajibkan setiap anak didik baru membeli seragam yang telah di belanjakan oleh sekolah yang sudah tidak menjadi rahasia umum kembali yang harganya dapat dikatakan lebih mahal apabila membeli sendiri.  Seperti diungkapkan oleh Slamet Riyanto  S sos selaku ketua komisi 2 DPRD Ngawi kepada bahana menjelaskan diakuinya saat sekarang pungli wilayah pendidikan kabupaten Ngawi belum pihaknya terima keluhan dari para warga namun harga kain  seragam sekolah membuatnya cukup  risih  pasalnya hal itu menjadi  komiditi proyek suatu lembaga sekolah untuk mendapatkan uang tambahan dari bantuan –bantuan yang telah di berikan atau istilahnya memperkaya diri dari  pembelian kain seragam.  Menurutnya dari hasil survei dilapangan yang pernah pihaknya lakoni harga permeter kain tidak sebanding dengan penggantian yang di bebankan kepada setiap wali murid pihaknya seharusnya apabila kain seragam yang di belanjakan secara kolektif oleh lembaga sekolah seharusnya harga lebih murah daripada di pasaran sedangkan hasil keluhan dari masyarakat harga kain terkesan di gelembungkan. Melihat hal tersebut dalam waktu dekat ini  pihaknya bakal panggil kepala dinas pendidikan dan kebudayaan guna klarifikasi permasalahan tersebut pasalnya kegitaan lembaga sekolah dengan menggelembungkan dan terkesan memaksa wali murid yang tidak memperbolehkan belanja kain sendiri di nilainya hal yang tidak wajar. 
SB

Setali tiga uang pernyataan senada diungkapkan oleh Bupati Ngawi Ir Budi Sulityono beberapa waktu yang lalu  menanggapi  adanya keresahan warga akan mahalnya harga kain seragam,  menjelaskan bagi  sekolah yang tidak memiliki atau mengantongi surat rekomendasi  dari Bupati Ngawi perihal pembelian kain seragam yang hargannya tidak masuk diakal bakal siap-siap saja mendapatkan peringatan di tambahkannya pula  bagi  sekolah juga tidak di perbolehkan pula mewajibkan kepada wali murid untuk membeli seragam melalui sekolah sehingga di perkenankan pula untuk membeli sendiri bukan menjadi suatu  keharusan.  Dan pihaknya mengharapkan bagi  lebaga sekolah meringankan beban anak –anak didiknya dicontohkannya bagi  siswa yang tidak mampu di perkenankan memakai seragam pemberian dari kakak kelasnya, tegasnya mendasar keluhan hal itu  dinas pendidikan di berikan instruksi untuk melakukan pengawasan kepada setiap lembaga sekolah. 

SB
sementara itu  pagi tadi  satlantas polres bekerja sama dengan petugas jajaran yang diantaranya kodim 0805, armed 12 serta dishub informatika melaksanakan operasi patuh bagi semua pengguna jalan yang melintasi jalur Ngawi – Madiun tepatnya di gerbang  perbatasan desa Klitik geneng Ngawi.  Dari  pantuan kami pagi tadi tidak hanya kendaraan roda dua saja bahkan semua pengguna jalan  roda empat pribadi  dan umum  yang melintasi jalur tersebut  dan bisa dikatakan operasi lantas besar-besaaran yang dilaksnakan oleh satlantaspolres Ngawi. Seperti diungkapkan oleh Kasubag Humas Polres Ngawi AKP I Wayan Murtikan Kepada bahana menjelaskan operasi ini  dikandung maksud hanya untuk mengetahui sebarapa banyak para pengguna jalan Ngawi yang tidak menaati peraturan lalu lintas dan kepemilikan surat-surat penting kendaraannya.  Di tegaskannya  operasi pekat ini  dengan prosentasi  penindakan tilang di tempat 60% sedangkan sisanya di serahkan kepada pengadilan untuk melaksanakan sidang atas para pelanggar sesuai dengan pasal yang telah di tentukan petugas. 

SB

Sementara itu dari pantuan kami  banyak puluhan PNS Ngawi yang terjaring dalam operasi patuh tersebut bukanya mereka tidak menaati peraturan  lalu lintas namun  hal ini bisa dikatakan  mereka para PNS Ngawi keluar dari jam kerja mereka.  Sementara itu  Peggy yudo selaku  kasi penegakan hukum dan kedisplinan satpol PP pemkab Ngawi kepada bahana menegaskan pihaknya mengakui  selama ini mengalami kesulitan dalam menindak para PNS yang keluar di jam kerja mereka sekali waktu  mereka di peringatkan banyak waktu  pula mereka melakukan pelanggaran sehingga pihaknya merasa prihatin dalam menyingkapi hal tersebut.