MUNCUL ANGGARAN MELEBIHI KEMAMPUAN SISWA KADIKNAS BAKAL DI PANGGIL DEWAN, PEMKAB DI NILAI MLEMPEM KURANG DALAM MENGGALI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH .
SB
Lia hari ini kami awali dari gedung perwakilan rakyat Kabupaten Ngawi, masih dengan permalsalahan pendidikan mahal yang di keluhakan oleg warga. Sebelumnya para wali murid berkeluh kesah perihal harga bahan baju yang di nilai mahal melebihi harga yang dipasaran menyusul telah di terima di meja komisi 1 DPRD Ngawi SMP 1 Mantingan membebani wali muridnya dengan kebutuhan komite sekolah yang capai 12 juta rupiah. Pernyataan ini di sampaikan oleh Sutrisno anggota fraksi PDI Perjuangan Ngawi kepada bahana menjelaskan dunia pendidikan saat sekarang wali murid di ibaratkan sapi perah lembaga pendidikan dengan modal hasil rapat pleno komite sekolah dan tanda tangan pejabat berwenang menjadi modal mereka untuk menarik sekena hati kebutuhan sekolah ataupun kebijakan lain yang di bebankan oleh orang tua walimurid dan sebaliknya melihat hal tersebut merekapun para walimurid tidak dapat menolak. Menanggapi keluhan 6 walimurid yang kemarin datangi pihaknya mengaku keberatan dengan permintaan lembaga sekolah SMP 1 Mantingan Ngawi yakni memenuhi kebutuhan komite sekolah dengan nominal 12 juta pihaknya cukup terkejut komite yang menjadi bagian dari sekolah uang sebanyak itu di pergunakan untuk apa, melihat hal itu pihaknya cukup menyayangkan lembaga sekolah tersebut melakukan penarikan dana yang belum mendapatkan rekomendasi dari Sdr Bupati. Satu hal lagi yang cukup tidak masuk diakal kwintansi pembayaran wali murid tidak di sertakan stempel tanda terima sekolah dan hal itu menurutnya menjadi tanda Tanya.
SB
Mengingat hal tersebut besok pihaknya bakal panggil kepala dinas pendidikan dan kebudayaan pemkab Ngawi drs Abimanyu untuk dapat di minta klarifikasi perihal permintaan lembaga sekolah SMP 1 Mantingan Ngawi, setelah adanya hearing tersebut pihaknya mengharapkan tidak hanya sekolah ini saja menjadi pilot projek di harapkan kepada semua lembaga sekolah yang terdapat dikabupaten Ngawi agar kiranya melaporkan ke legeslatif ntuk dapat di tindak lanjuti bila kebijakan sekolah yang tidak sesuai dengan tingkat kewajaran yang di bebankan kepada wali murid.
SB
Sementara itu Khoirul Anam selaku wakil ketua komisi 1 DPRD Ngawi menilai kinerja esekutif dalam mendongkrak PAD amat sangat mlempem. Pernyataan ini diungkapkan oleh Anam demikian panggilan akrab dari ketua aktif DPC PKB Ngawi yang melihat seringnya Ngawi tidak mencapai atau melebihi target PAD selama ini. Sempat tercium indikasi bahwa PAD Ngawi di permainkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab acapkali PAD di targetkan dengan nominal sekian –sekian APBD seusai perhitungan atau laporan pertanggungjawaban Bupati di pastikan hanya berkisar sedikit dengan jumlah target PAD tersebut ,menanggapi hal tersebut Anam enggan berkomentar pasalnya tidak meningkatnya PAD dengan nominal ataupun melebihi target dalam setiap tahun anggaran tersebut tidak lepas dari 3 faktor yang diantaranya penggalian dari sector pajak kurang di tekan dilakukan oleh pemkab Ngawi, perda-perda yang slama ini telah di rancang dan di sahkan oleh legeslaif dinilai kurang optimal di manfaatkan oleh esekutif dalam menambah PAD dan terkesan masih pilih-pilih kurang adanya ketegasan serta minimnya mekanisme APBD yang terarah dilaksanakan oleh para esekutif.
SB
Khoirul anam menegaskan Sekda dalam hal ini sebagai ketua anggaran dan Bupati sebagai penanggungjawab untuk dapat kiranya meningkatkan PAD yang selama ini berjalan stagnan tidak ada perkembangan sama sekali dan diharapkan untuk memaju kemajuan serta kesejahteraan agar kiranya Ngawi dapat berubah tingkat ekonominya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar