RABU 9 MEI 2012

TKI TUNGGU TIM AHLI UNS,  DITINGGAL HAJATAN YUPITER RAIB DAN KREDIT TIDAK KUNJUNG CAIR DEWAN DI LURUK PETANI.

SB

 Lia hari ini kami  awali dari permasalahan perkara tunjangan komunikasi insentif (TKI) yang menyeret anggota dewan periode 2004-2009 tampaknya akan terus berlanjut dan   bakal di tuntaskan lewat jalur hukum mulai serius. Setelah Kejari mengorek keterangan sejumlah mantan wakil rakyat, giliran tim ahli
yang akan dilibatkan dalam pencairan dana TKI tersebut. Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo rencananya ditunjuk sebagai tim yang akan ikut menentukan jeratan hukum yang dikenakan. Seperti diungkapkan oleh Kasi Intelijen Kejari M. Muslim Qodratullah kepada media mengatakan, keterlibatan tim ahli ini sebagai hasil yang
nantinya disampaikan tim ahli guna melengkapi berkas-berkas seputar kasus lawatan anggota dewan kepada konstituen  yang mencapai Rp 3,7 miliar. Tim ahli akan bekerja secara independent. Terbebas adanya intervensi dari kalangan-kalangan yang kabarnya akan memetikemaskan perkara TKI. ‘’Untuk menentukan hukum yang dikenakan, kami juga akan mempertimbangkan hasil tim ahli,’’ terangnya.

SB

Saat ditanya perihal terjunnya tim ahli dari UNS tersebut mulai dengan kinerjanya,  Muslim Qodratullah masih enggan membebernya.  Tegasnya semakin cepat tim ahli turun lapangan, kian dekat Kejari dalam menelusuri dan melanjutkan kasus TKI yang selama ini masih tersendat tidak urung kembali. Terlebih lembaga Adhyaksa itu mengaku sudah mengantongi berkas beritaacara pemeriksaan (BAP) mantan dewan non aktif maupun yan aktif. ‘’Ya secepatnya lah kami tidak ingin berlarut-larut atau menunda-nunda
perkara. Kalau sudah ada di meja kerja, ya harus diselesaikan segera. Jangan sampai tanpa ending,’’ ungkapnya.
Dengan melibatkan tim ahli, kata dia, akan banyak membantu kejaksaanmengurai perkara yang bergulir sejak 2009 itu. Selama ini, tim ahli memang kerap menjadi pertimbangan Kejari untuk memutuskan perkara hukum yang menyebabkan kerugian negara. Seperti tindak pidana mark up proyek poliklinik RSUD dr Soeroto senilai satu miliar. ‘’Hasil penelitian dan pemeriksaan dari tim ahli juga akan menjadi acuan dan patokan kami,’’ jelasnya.

Dinilai dari kaca mata hukum, TKI sampai saat ini masih dianggap merugikan negara. Hampir seluruh mantan dewan masih menunggak danacuma-cuma yang nominalnya mencapai Rp 64 juta per anggota setelah dipotong pajak 15 persen. Begitu juga dengan tiga dewan aktif yang belum mau melunasi angsuran TKI. Yakni, Budi Purwanto (PPP), Agus Sulistyawan (Golkar) dan Taufiq Nur Aziz (PKB). Diberitakan sebelumnya, meski kasus TKI bergulir ke tangan Kejaksaan, pemkab juga tidak mau pusing untuk menagih tunggakan TKI. Bupati Ngawi Ir Budi Sulistyono memberi dead line hingga akhir tahun dana TKI harus sudah kembali utuh di kas daerah. Yakni melalui tim TPT-GR yang berwenangngurusi kerugian negara. ‘’Saya sudah bicarakan dengan tim TPT-GR, akhir tahun ini semua harus lunas,’’ tegasnya. Tidak kunjung lunasnya tunggakan TKI, tambah dia, bukan dikarenakan materi yang bersangkutan cupet. Melainkan tidak adanya keseriusan dari mantan dewan dan dewan aktif yang masih nunggak untuk melunasinya. ‘’Disamping itu mungkin karena tidak ada batas akhir secara tertulis untuk pelunasannya,’’ tandasnya.                                    

SB

Sementara itu dari mapolres Ngawi dapat kami informasikan dengan laporan kriminalnya, hati – hati dengan benda berharga anda bila tidak menginginkan nasib serupa dengan apa yang dialami  oleh warga Sine Ngawi, karena di tinggal  kosong sepeda motor yang di tinggal di rumah raib tidak ada pada tempatnya.  Kejadian yang terjadi kemarin (8/5) bermula dari korban dengan identitas Suyatno 45^th warga asal Desa Sumbersari Sine Ngawi ini, menghadiri undangan hajatan yang tidak jauh dari kediamannnya sekitar pukul 19.00wib dan rumah korban di tinggal dalam keadaan kosong, sepulang dari acara hajatan tersebut korban yang awalnya memakirkan kendaraan yupiter Z nopol AE 6514 MB di ruangan tengah tidak didapatinya” saya, sudah curiga seingatnya pintu depan dalam keadaan terkunci sesaat keluarga pulang sudah dalam keadaan di buka secara paksa, ternyata benar setelah di cek kendaraannya sudah raib di gondol  maling” ungkap korban kepada petugas.  Dari hasil olah TKP petugas menduga pelaku  memasuki rumah dari pintu belakang dengan mendapati  pintu belakang rumah korban yang telah di congkel menggunakan benda tajam. Setelah mendapati apa yang menjadi target,  pelaku keluar dengan melalui pintu depan. 

SB

Kasubag humas polres Ngawi AKP I Wayan Murtika kepada media saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut, dan kasus pencurian pemberatan yang terjadi  di wilayah hukum Sine Ngawi ini dengan kerugian materi yang mencapai 11 juta rupiah dialami oleh korban ini masih menjadi atensi petugas untuk di tindaklanjuti.

SB          

Sementara itu dari DPRD Ngawi dapat kami informasikan siang tadi komisi 3 di luruk oleh para petani  yang menanyakan kejelasan dari kredit yang selama ini  di janjikan oleh Dinas Peternakan (Disnak) Jawa Timur, dengan adanya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dapat menjadi solusiuntuk meningkatkan populasi ternak bibit sapi sebesar 30% tidak kunjung cair.  Program yang dikandung maksud membantu pengembangan,peternak khususnya kelompok tani mengatasi masalah modal yang selama ini menjadi kendala utama mereka.Namun, dalamkenyataan didaerah justru berbalik arah, seperti yang dialami Kelompok Tani Golan, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar. Mereka terpaksa mengadukan Bank Jatim ke Komisi III DPRD Ngawi lantaran pengajuan dana KUPS senilai 807 juta tidak pernah direalisasikan pencairanya meskipun persyaratan adminitrasi  telah di penuhi oleh para petani  calon peternak sapi tersebut.  "Semua persyaratan administrasi sudah kami penuhi semua seperti jaminan seperti sertifikat dan rekomendasi dari dinas serta rekanan sebagai penyedia bibit sapi akan tetapi sesuai kenyataanya kredit yang kami ajukan mulai tahun 2010 ke Bank Jatim sampai saat ini tidak dapat dicairkan ," terang Sucipto, sekretaris Kelompok Tani Golan, Rabu (9/5).

Sepereti yang diketahui Bank Jatim merupakan salah satu dari empat Bank yang ditunjuk oleh Departemen Pertanian untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) senilai 25 miliar. Lanjut Sucipto, adanya KUPS tersebut kiranya merupakan "angin segar" bagi pengembangan usaha pembibitan sapi. Karena itu diharapkan program swasembada daging sapi yang belum dilaksanakan pada tahun 2010 dapat direalisasikan akhir tahun 2015. "Karena hal tersebut merupakan program pusat maka perlu didukung dari daerah apalagi Ngawi sendiri cukup mempunyai potensi untuk pengembangan peternakan sapi dengan dasar wilayahnya sebagian besar areal pertanian," urainya lagi. Dengan demikian Sucipto menganggap program pembibitan sapi lewat KUPS hanya omong kosong. 

KUPS merupakan program Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha bergerak di bidang pembibitan sapi sehingga dapat dimungkinkan penyediaan akan daging sapi dalam negeri akan terpenuhi. Dengan bunga 5 % pertahun dan selisih bunga komersial yang ditanggung pemerintah, usaha pembibitan sapi yang belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Karena dinilai kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama, diharapkan akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi. Dan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dia mencatat sejumlah bank yang bertugas menyalurkan KUPS adalah BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Jatim.

Sementara"Sudah lebih dari dua tahun KUPS ini kami ajukan ke Bank Jatim tetapi belum ada kepastian jawaban padahal kami juga menyertakan 11 sertifikat dari anggota kelompok tani," jelasnya. Selain itu Kelompok Tani Golan dengan mengadukan Bank Jatim ke wakil rakyat berharap kepada Pemkab Ngawi ikut turun tangan dalam merealisasikan KUPS di Kabupaten Ngawi. Sementara ketua Komisi III DPRD Ngawi, Supeno, saat menerima perwakilan kelompok tani diruang Banmus menjelaskan, pihaknya akan mengklarifikasi keluhan yang dihadapi Kelompok Tani Golan dengan memanggil Bank Jatim untuk dimintai keteranganya. "Kita hanya sifatnya sebagai mediator dari permasalahan ini," jelas Supeno.